Pengungsi terdampak bencana di Sumatera akan diberi Rp60 juta per rumah

Banda Aceh (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi yang kehilangan atau mengalami kerusakan rumah akibat longsor dan banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera.

Dalam rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12) malam, Prabowo menerima laporan terbaru soal pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat.

Ia menegaskan data tersebut belum final karena pendataan masih berlangsung bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Suharyanto juga mengusulkan agar pembangunan huntara dilakukan oleh personel TNI–Polri yang tergabung dalam satgas bencana, sementara pembangunan huntap akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” ujar Suharyanto.

BNPB kemudian mengajukan proposal bantuan Rp60 juta per unit rumah untuk hunian tetap. Presiden Prabowo langsung menanyakan kelayakan anggaran tersebut.

“Ini hunian tetap anggaran Rp60 juta cukup?” tanya Presiden.

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Suharyanto.

Ia menjelaskan bahwa bantuan tidak akan diberikan dalam bentuk uang tunai. “Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain,” katanya.

Prabowo pun menekankan perlunya penyesuaian dengan kondisi ekonomi. “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujarnya.

Untuk pembangunan huntara, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp30 juta per rumah. Hunian sementara itu akan memiliki luas 36 meter persegi lengkap dengan kamar, fasilitas MCK, dan ruangan pendukung lainnya.